ERQITA NEWS Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi mengumumkan nama-nama baru yang akan memimpin Badan Gizi Nasional (BGN). Posisi Kepala BGN kini diamanahkan kepada Nanik S. Deyang, menggantikan Dadan Hindayana yang resmi dicopot dari jabatannya.
Selain posisi kepala, perombakan besar-besaran ini juga menggeser posisi dua wakil kepala BGN sebelumnya, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, Saudara Dadan sebagai Kepala BGN, kedua Saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebagai gantinya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi kursi Wakil Kepala BGN yang baru.
"Untuk selanjutnya, Presiden memutuskan mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, kemudian Saudari Agustina Arumsari, dan Saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru," lanjut Prasetyo.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga non-kementerian yang dibentuk pada Agustus 2024. Tugas utamanya adalah mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dadan Hindayana merupakan Kepala BGN pertama sejak lembaga ini didirikan. Namun, selama masa kepemimpinannya, jalannya program MBG kerap diterpa sorotan tajam akibat rentetan kasus keracunan makanan yang menimpa siswa penerima manfaat di berbagai daerah.
Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, BGN sempat mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan tersebut.
Data Operasional SPPG di Indonesia
Masalah higienitas dan standarisasi pangan menjadi tantangan besar bagi tata kelola BGN selama setahun terakhir. Berikut adalah data penindakan SPPG di seluruh Indonesia:
|
Status Operasional SPPG (6 Jan 2025 – 29 Mei 2026) |
Jumlah Satuan |
|---|---|
|
Total SPPG Beroperasi |
27.208 SPPG |
|
SPPG yang Pernah Dihentikan Sementara |
8.182 SPPG |
|
Persentase SPPG yang Pernah Bermasalah |
~30% dari total operasional |
Perombakan total di jajaran pimpinan ini diduga kuat menjadi langkah strategis Presiden Prabowo untuk membenahi manajemen kontrol kualitas dan memastikan program andalannya berjalan lebih aman ke depan.
(Red)
