ERQITA NEWS BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memutuskan untuk mengambil alih wewenang perbaikan infrastruktur jalan desa. Sementara itu, anggaran Dana Desa akan dialihkan dan difokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), seperti penanganan kasus stunting.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa penarikan wewenang ini dilakukan untuk menghentikan siklus pemborosan anggaran yang sering terjadi di tingkat desa. Menurutnya, pengerjaan jalan yang kerap dilakukan secara manual di desa seringkali menghasilkan kualitas rendah dan cepat rusak.
"Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi, saya tidak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan. Dana desanya untuk stunting (contohnya)," ujar Dedi di Bandung, Rabu.
Langkah tegas ini dinilai mendesak karena, di mata masyarakat umum, tidak ada perbedaan antara status kewenangan jalan desa, kabupaten, atau provinsi sebagai alasan pembenaran atas buruknya infrastruktur.
"Masyarakat tidak akan membedakan kewenangan. Setiap jalan rusak, keluhannya pasti 'Pak Dedi, jalan goreng (jelek)'," tutup Dedi Mulyadi.
(Adji Setia)
0 Comments
Tinggalkan Komentar Di Sini